Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

PEMENUHAN KUALIFIKASI REKRUTMEN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
AKTUALISASI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENETAPAN PENCALONAN KEMBALI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 4 NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

AKTUALISASI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENETAPAN PENCALONAN KEMBALI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 4 NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Secara Sepihak Tanpa Adanya Due Process Of Law Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

TUGAS DEWAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PASAL 37B UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDNAG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

SKRIPSI: PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
SKRIPSI: PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 206/PK/PID.SUS/2011

SKRIPSI: PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 206/PK/PID.SUS/2011

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Pembentukan daerah pemekaran dalam pengembangan potensu daerah (studi kasus Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN REGULASI TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN KERJA KHUSUS MINYAK DAN GAS YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 87 pencarian kata kunci Anda: Author: "Astim"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 9 halaman
Membutuhkan 8.04231 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Pencarian Spesifik

Judul:
Pengarang:
Penerbit:
Koleksi:
Lokasi:

Informasi

Selamat Datang di Perpustakaan Pusat Universitas Pancasila. Gunakanlah Fasilitas Perpustakaan untuk Memperkaya Ilmu Pengetahuan Anda.

Peta Lokasi


Alamat
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12640, Indonesia
Kontak
Telp:
(021) 78885779 Eks.204
Surel:
upt_perpustakaan@univpancasila.ac.id