Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, terapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Korporasi sebagai subjek hukum menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan hukum dibidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dalam penelitian ini dibahas permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Nomor 261/Pid.B/Lh/2017/Pn.Pti khususnya tentang penjatuhan hukuman sudah sesuai dengan peraturan pidana korporasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah bahwa yang dijatuhkan hukuman pidana adalah direktur yang mewakili dari korporasi tersebut. kemudian dalam Analisis Putusan Nomor 261/Pid.B/Lh/2017/Pn.Pti khususnya tentang penjatuhan hukuman sudah sesuai dengan peraturan pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup keputusan pengadilan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Agus sudah terbuktinya dalam putusan Nomor 261/Pid.B/Lh/2017/Pn.Pti.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi dan Pencemaran Lingkungan