Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda sering kali dijatuhkan dalam perkara administrasi, pada kesempatan ini akan diambil contoh pada pelanggaran lalu lintas sesuai Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas yang secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pidana denda dalam kecelakan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan Apakah penerapan pemindanaan denda dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Spt telah sesuai dengan tujuan pemindanaan. Untuk menjawab masalah tersebut peneliti menggunanakan metode penelitian normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan menggunakan studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Spt. Dari hasil peneliatian ini dipatkan hasil penelitian antara lain bahwa Pengaturan pidana denda dalam kecelakan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 273 ayat (3), pasal 310 ayat (4) dan pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penerapan pemindanaan denda dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Spt telah sesuai dengan tujuan pemindanaan dengan Pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tujuan pemidanaan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan maka putusan tersebut sudah memenuhi tujuan pemidanaan namun putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemindanaan yaitu tujuan pemidanaan dalam memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, ataupun untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.Kata Kunci: Pidana Denda, Kecelekaan Lalu Lintas