Pengadaan barang/jasa harus mempunyai sistem yang baik untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan di Pemerintahan. Setiap pengadaan barang/jasa tersebut juga harus terdapat pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta mencegah dan menemukan ketidaksesuaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam sistem pengadaan barang/jasa dinilai berdasarkan 5 aspek yaitu peraturan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan. Secara umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mencakup peraturan, prosedur, pelaporan, dan pemeriksaan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau dengan kata lain telah memadai. Sedangkan yang harus diperhatikan manajemen yaitu sistem pencatatan yang tidak dicantumkannya seperti dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dalam pelelangan.


Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pengadaan barang/jasa.