Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta penyetoran dan pelaporan dari pemungutan PPh Pasal 22. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Adapun pelaksanaan Praktik Kerja dilakukan selama satu bulan. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipunngut oleh Bendaharawan Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), Intansi atau Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Tinggi lainnya. Pemungutan PPh Pasal 22 dalam pengadaan barang, terjadinya terutang saat menerima barang dari vendor dan dipungut pajaknya oleh Bendarawan Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. PPh Pasal 22 termasuk salah satu sumber Penerimaan Negara yang terbesar. Oleh karena itu, pajak tersebut harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah agar penerimaan PPh Pasal 22 dapat membiayai Pembangunan Indonesia. Selama melakukan Praktik Kerja, penulis mendapat informasi bahwa dalam Bukti Potong PPh Pasal 22 sering mendapatkan kesalahan, banyak faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut. Sehingga membuat perusahaan salah dalam pengetikkan atau penulisan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, untuk itu perlu diadakannya laporan bulanan untuk pajak yang mana akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.


Kata Kunci : Penelitian, Perhitungan, Pelaporan, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.