Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan semakin diperkuat. Hingga tahun 2019 terdapat 29 kasus sengketa lingkungan hidup antara pemerintah dan perussahaan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satunya sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. National Sago Prima, terkait kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Kasus ini dimenangkan Kementerian dengan nilai ganti kerugian dan biaya pemulihan terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum lingkungan, yaitu sekitar Rp. 1 Triliun. Penelitian ini membahas tiga hal terkait kasus itu yaitu lingkup tanggung jawab hukum pemegang izin usaha terkait kebakaran di dalam arealnya, penemuan hukum oleh Hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi terkait tanggung jawab pemegang izin terhadap kebakaran, dan kaitan antara prinsip kehati-hatian (pre-cautionary principles) di dalam pertimbangan Hakim pada kasus tersebut. Penelitian yuridis-normatif ini menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan awal adalah pemegang izin usaha bertanggung jawab terhadap kebakaran di dalam arealnya, terlepas kebakaran itu berasal oleh siapa dan darimana. Meski terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim (dissenting opinion), ditemukan bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menggunakan interpretasi ekstensif terhadap tanggung jawab pemegang usaha pada saat terjadi kebakaran di dalam arealnya. Hal ini mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif. Kata Kunci: Gambut Riau, Karhutla, Prinsip Kehati-Hatian, Penemuan Hukum, Sengketa Lingkungan Hidup