Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Kaum perempuan khususnya anak yang pada hakikatnya sebagai penerus cita-cita bangsa sering kali dijadikan objek dominan dari sindikat mafia perdagangan orang. Modus operandinya pun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks, cyber crime, pernikahan dengan laki- laki asing untuk tujuan eksploitasi dan lain sebagainya. Penanganan perkara pidana selama ini terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban sering diabaikan, oleh karena itu perlu disadari perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang, puan sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan. Terkait dengan masalah tersebut, penulis perlu penelitian tentang bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan.Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan menghubungkan kepada teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa simpulan. Hasil dari penelitian ini menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap kaum anak, serta menguraikan analisis terhadap putusan hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran .Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual pada Anak