Eksploitasi seksual komersial anak bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma hukum sebagai budaya masyarakat yang beradab. Seiring berkembangnya teknologi, adanya internet mempermudah tindak pidana eksploitasi seksual anak secara komersil, seperti dalam Putusan Perkara No. 121/Pid.Sus/2019/PN.Met. Dalam putusan tersebut, Penulis melihat bahwa vonis Hakim belum sesuai dengan teori-teori pemidaan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, maka Penulis tertarik untuk membahas kasus mengenai eksploitasi seksual anak yang ditinjau dari aspek hukum siber serta pemidanaanya terhadap tindak pidana itu sendiri dalam skripsi ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana modus operandi kejahatan eksploitasi seksual komersil terhadap anak melalui internet; Bagaimana penerapan sanksi pidana pada kejahatan ekploitasi seksual komersil anak di media sosial; Apakah Putusan No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met telah sesuai dengan penerapan sanksi pada gabungan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan menggunakan data sekunder berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini yaitu: Modus operandi kejahatan eksploitasi seksual komersial anak melalui internet diawali dengan membujuk remaja-remaja yang umumnya berpendidikan rendah kemudian dijanjikan untuk bekerja dengan iming-iming sejumlah uang yang kemudian ditawarkan melalui internet menggunakan website dan media sosial seperti: facebook, twitter, dan whatsapp, Penerapan sanksi pidana mengenai kejahatan ekploitasi seksual komersil anak di media sosial sesuai tetapi menyimpang karena masih ada yang diputus menggunakan KUHP, Penerapan sanksi gabungan tindak pidana dalam Putusan No. 121/Pid.Sus/2019/PN.Met berdasarkan undang-undang tidak sesuai karena tidak diputus menggunakan sistem hisapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP.Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak, internet, penerapan hukum