Maraknya tindakan penganiayaan yang dilihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.maka pokok permasalahanya yaitu bagaimanakah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan dengan perkara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap penerapan sanksi dan unsur deliknya? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research), artinya bahwa penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Analisis Menurut hemat penulis pada sanksi pidana Putusan Majelis hakim pada putusan perkara pidana Nomor 372/Pid.B/2020/PN.JktUtr, dalam hal penerapan sanksi pidana nya telah sesuai karena tidak melampaui batas maksimal pada pasal 353 ayat (2) 7 (tujuh) tahun sedangkan putusan hakim hanya 2 (dua) tahun.Pada perkara Nomor: 372PID.B/2020/PN. JKT UTR yang merupakan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Kadir Mahullete Peraturan yang mengatur tindak pidana Penganiayaan yaitu memberikan sanksi pidana menurut Pasal 353 ayat (2) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. pada kesimpulan berikut maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dengan demikian telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Tindak pidana penganiayaan, penerapan sanksi pidana.