Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung. Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkaitt tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Kontruks. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor : 80Pid.SusTPK/2018/Pn.Jkt.Pst. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan menggunakan pengumpulan data sekunder adapun data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada ahli di bidang tindak pidana khusus korupsi sedangkan untuk pengumpulan data sekunder penulis memperoleh data melalui ilmu kepustakaan. Berdasarkan hasi penelitian telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa (1) penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 80/Pid.SusTPK/2018/Pn.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara nomor 80/Pid.SusTPK/2018/Pn.Jkt.Pst telah sesuai berdasarkan unsur unsur yang terdapat didalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa