Peredaran sediaan farmasi secara ilegal, khususnya obat tradisional tanpa izin edar bahkan mengandung bahan berbahaya masih banyak beredar di masyarakat. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, karena menunjukkan bahwa kesadaran akan hukum masih sangat rendah, sehingga cenderung melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi secara ilegal. Salah satu komitmen pemerintah dalam menanggulangi maraknya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penerapan sanksi pidana mengenai peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu : apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada putusan No.1243/Pid.Sus/2020/PN.SBY? Dan apakah penjatuhan hukuman dalam putusan No.1243/Pid.Sus/2020/PN.SBY dapat menimbulkan efek jera? Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pertimbangan hakim penjatuhan sanksi pidana dalam putusan No.1243/Pid.Sus/2020/PN.SBY sudah benar sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam putusan namun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dinilai masih terlalu ringan bila dibandingkan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu merusak kesehatan masyarakat luas dan hukuman yang diberikan dinilai belum menimbulkan efek jera.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengedaran Sediaan Farmasi, Pertimbangan Hakim