Tata ruang strategis nasional sangat berpengaruh terhadap ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kawasan Strategis Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai Aspek Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rencana tata ruang Jabodetabek-Punjur diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, selain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam skripsi ini penulis menganalisis pokok permasalahan tentang pengendalian pemanfaatan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, penjabaran ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur alam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, dan masalah yang mungkin timbul terkait pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 60 Tahun 2020 pada dasarnya sudah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat beberapa norma dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi tidak sinkron. Hal ini diduga memengaruhi pemanfaatan ruang di Jabodetabek-Punjur. Kata Kunci: Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, Jabodetabek-Punjur, Undang-Undang Cipta Kerja