Melalui perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi manusia dapat dengan mudah mengirim dan mendapatkan barang yang diinginkan. Namun terdapat beberapa kendala terhadap jasa pengiriman barang atau ekspedisi salah satunya adalah apabila terjadi kehilangan atas barang yang telah dikirim. Sehingga timbul pertanyaan hak konsumen apa saja yang telah dilanggar oleh pelaku usaha serta tanggung jawab apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam peristiwa kehilangan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman barang atau ekspedisi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Untuk menjawab pertanyaan itu digunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 4 butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (h). Sedangkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19. Selain itu menurut Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pos terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 31 tentang kewajiban penyedia jasa layanan pos jika terjadi kehilangan barang. Masih banyak yang tidak mengetahui bahwa manusia sebagai konsumen sangat dilindungi haknya. Karenanya sering terjadi kasus konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini sudah sepatutnya pemerintah ikut hadir dalam wujud hukum yang mengatur dan memberi perlindungan kepada konsumen.