Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dialami dua insan manusia priadan wanita dalam satu ikatan suci dengan limpahan dari karunia Tuhan Yang Maha Esabahwa seseorang diciptakan olehNya dengan hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana dalamPutusan Perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, yang menjadi pokok permasalahan dalamputusan ini adalah apakah alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sudahsesuai dengan Undang-Undang Perkawinan serta akibat hukum yang timbul dengan adanyapembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. Dalampenelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.Dengan menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatifuntuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Jenisdata sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitianmenunjukan bahwa alasan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istripertama sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai kewenangan parapihak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu poligami yangdilangsungkan tanpa adanya izin dari istri maupun dari Pengadilan. Akibat hukum yangtimbul ialah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan berdasarkan pada Pasal 28 ayat (2)Undang-Undang Perkawinan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yangdilahirkan dari perkawinan tersebut serta berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (b) hartayangdiperoleh selama dalam masa perkawinan yang dibatalkan atas dasar adanya perkawinanterdahulu tidak ada pembagian harta bersama.Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan perkawinan, Akibat Hukum, Poligami.