Saat ini keberadaan spesies satwa tersebut banyak sekali yang status keberlangsungan hidupnyaterancam punah. Sering terjadi kegiatan eksploitasi ialah perdagangan satwa langka. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Dan yang paling mirisnya adalah satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Konsep pemidanaannya masih menganut teori pembalasan atau teori absolut yang berpendapat bahwa hukuman adalah suatu pembalasan sehingga penjatuhan hukuman merupakan konsekuensi logis dari suatu kejahatan. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindakpidanasatwa liar yang dilindungi. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkanniatdankesempatanmelakukan kegiatan ilegal. Maka dari itu memberikan opsi bagi para penegak hukum untukdapatmengoptimalkan pemberantasan kejahatan atas satwa liar. Secara tidak langsungpembenahan terhadap faktor hukum akan memberikan dorongan bagi perubahan kinerja penegak hukum.Kata kunci: Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindiungi, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Perlindungan Satwa