Dalam beberapa perundang-undangan pidana di luar KUHP—khususnya pada perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam, mempersamakan suatu badan hukum (rechtspersoon)—atau dikenal dengan istilah ‘Korporasi’, dengan manusia alamiah (persoon) dalam suatu rumusan norma hukum yaitu “Setiap Orang”. Akibatnya, pola penemuan hukum dan interpretasi hukum terhadap suatu badan hukum adalah memiliki pertanggungjawaban pidana yang sama dengan persoon atau natuurlijk persoon. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan kasus. Sehingga akan menghasilkan suatu bentuk perlindungan hukum yang tepat dengan melibatkan aspek keperdataan dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian ini adalah Pemaknaan terhadap konsep “Setiap Orang” pun muncul dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempersamakan antara orang perseorangan dengan korporasi. Hal ini tercermin pada 3 (tiga) putusan yang menghukum perorangan yang berkedudukan sebagai direktur utama terhadap perbuatan yang dilakukan korporasi, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks, putusan No. Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg dan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 50/Pid.B/2004/PN.BB. Hasil penelitian ini sebagai akibat dari perumusan unsur subyektif ke dalam norma hukum “Setiap Orang” atau “barang siapa”, telah menjadikan Aparat Penegak Hukum—mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, mengesampingkan meta-norma (asas hukum) yang membentuk legalitas suatu fungsi jabatan dalam sebuah badan hukum.