Perkawinan campuran antar warga negara tidak bisa terelakkan dan menimbulkan banyak konflik hukum, salah satunya pada kaitannya dengan hak atas tanah bagi harta bersama perkawinan campuran jika perkawinan campuran tidak didasari perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat pada kasus Ike Farida, yang menikah dengan seorang berkewarganegaraan Jepang. Ike Farida melakukan pembelian rumah susun namun perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, data tersebut diolah menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, di mana yang awalnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan akhirnya dapat di buat setelah atau selama perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut harus segera di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan di mana isi dari perjanjian tersebut berlaku terhapat pihak ketiga selama pihak ketiga terlihat atas perbuatan hukum yang di lakukan para pihak perkawinan campuran dalam perjanjian kawin yang di buat. Oleh sebab itu, dalam perkawinan campuran, baiknya para pihak harus paham betul akibat-akibat hukum yang akan muncul. Akibat dari tidak ada pemahaman mengenai pentingnya pejanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta kekayaan khususnya hak milik tentu akan berdampak terhadap kepemilikan tanah di Indonesia.