Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka kasus dan kecelakaan lalu lintas pengguna sepeda motor di Indonesia tidak pernah turun pada tahun ketahun, bahkan cenderung terus meningkat, walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh instasi terkait. Jika penulis melihat kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penyebabnya adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan (preventive) dan penegakan (represive) belum maksimal. Mudahnya untuk mendapatkan sepeda motor serta biaya yang tidak begitu tinggi membuat beberapa orang tua mengmabil jalan pintas untuk melakukan efisiensi dengan memberikan kendaran bermotor bagi anaknya untuk sekolah dan keperluan sehari-hari, dan juga dalam aspek penegakan hukum sanksi yang di berikan oleh aparat penegak hukum tidak tepat dan tidak melaui pendekatan undang-undang system peradilan anak, yang jelas ini bertentangan dengan hak-hak anak. Tentunya hal itu juga akan menimbulkan dan berdampak pada angka pelanggaran lalu lintas pada usia anak dan kecelakaan sepeda motor yang cukup signifikan, belum lagi di tambah dengan kesiapan dan kematangan pada setiap pengemudi kendaraaan bermotor serta sarana pendukung keselamatan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini akan membahas bagaimana sanksi menurut UndangUndang Lalu Lintas yang diterapkan jika pelanggar lalu lintas merupakan pengendara usia anak, dilihat dari persepektif hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak.