Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konstitusi sebagai norma dasar merupakan pedoman perumusan norma instrumental dalam peraturan perundang-undangan guna menegaskan kedaulatan enerji bagi rakyat Indonesia. Derivasi konstitusi mampu menjamin pengelolaan bergeser dari penguasaan negara kepada kelola kekuatan pasar sehingga orientasi publik tersisihkan pada orientasi individual. Penelitian difokuskan pada cara perumusan derivasi norma konstitusional dalam norma instrumental berdasarkan metode juridis-normatif secara deskriptif-kualitatif ditemukan masih dibutuhkan revisi rumusan norma instrumental yang bukan derivasi norma konstitusional.