Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar nya. Optimalisasi pelaksanaan kewajiban tersebut dipengaruhi dari kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya Indonesia dalam peningkayan pelayanan publik melalui kemudahan berbisnis (easy of doing business) dan pembenahan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pelayanan publik diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar pengaturan pelayanan publik oleh Pemerintah pada masing-masing sektor. Sistem pelayanan publik yang masih dirasa berbelit-belit, mendorong berbagai konsep pelayanan publik untuk diadopsi. Salah satu nya adalah konsep New Public Service yakni menempatkan masyarakat memiliki kedudukan yang tinggi, artinya Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang secara aktif melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif dan menggunakan data sekunder, mengenai sejarah pengaturan tentang pelayanan publik di Indonesia, sebagai suatu dinamika penerapan new public service di Indonesia.