Lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) membuat pembaharuan hukum yang signifikan bila dilihat dari pengaturan Subjek Hukum. Pada asal 1 butir 2 KHES diatur Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Hal ini tentu sangat berbeda dengan subjek hukum hukum perdata yang hanya terdiri dari orang dan badan hukum. Atas dasar perbedaan inilah maka menarik untuk melakukan studi komparasi dengan permasalahan: Bagaimanakah kedudukan persekutuan sebagai subjek hukum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? dan Badan usaha yang tidak berbadan hukum apa saja yang termasuk sebagai subjek hukum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian iniakan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menampilkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama Kedudukan persekutuan sebagai subjek hukum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terdapat kejelasaan dan kepastian hukum dalam pembebanan hak, kewajiban dan tanggung jawab Subjek Hukum. Ada ketidaksesuaian konsep persekutuan yang ada menurut KUHPER dengan KHES karena dalam KHES tidak mengatur secara rinci terkait persekutuan. Kedua terdapat Persamaan konsep persekutuan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu konsep persekutuan yang ada dalam KUH Perdata mendekati dengan konsep syirkah yang dikenal menurut Hukum Islam dan KHES. Secara konseptual, Syirkah Al-tadhâmun mirip dengan Firma (Fa) sementara Syirkah Taushiyah Basithah mirip dengan Commanditaire Vennootschaap (CV)