Image of Perbandingan Pelaksanaan Constitusional Complain di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman

Karya Ilmiah Dosen

Perbandingan Pelaksanaan Constitusional Complain di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman



Konstitusional komplain merupakan pengaduan masyarakat terhadap produk hukum yang di buat oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga. Penelitian ini mencoba untuk meneliti pelaksanaaan konstitusional di Indonesia dan Jerman. Adapun penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap norma norma hukum yang menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan konstitusional komplain di Indonesia belum terwujud dikarenakan aturan aturan tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mendukungnya, adapun pelaksanaan konstutional komplain di jerman sudah berjalan dengan baik.


Ketersediaan

EKIDUPT210132340/EKIDUPT210132Perpustakaan PusatB A C A
D I T E M P A T

Lampiran Berkas

Informasi Detil

Judul Seri
Judicial Edisi Khusus, Nomor 1, Agustus 2020
No. Panggil
340/EKIDUPT210132
Penerbit Universitas Tama Jagakarsa: Jakarta.,
Deskripsi Fisik
24 p.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN/NPM
1858-4551
Klasifikasi
340
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi Khusus, nomor 1 Agustus 2020
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

JudulEdisiBahasa
Hukum Administrasi Negara1st editionid
Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah1st editionid
Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam1st editionid
Penerapan Asas Nasionalitas dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No.40 tahun 1996)Vol.12, No.1id
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui (Studi Kasus Pada PT. Freeport)Volume IV, Nomor 1, September 2008id
Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme PengawasannyaVol.18, No.3id
Perbandingan Hak Asasi Menurut UUD 1945 dengan UU no. 39/1999Volume IV, Nomor 2, Maret 2009id
Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No.3 Tahun 1992id
Kesiapan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam Menghadapi Otonomi Daerah: Study Kasus di Kabupaten Kudusid
Etika Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesiaid


Pencarian Spesifik


Judul:
Pengarang:
Penerbit:
Koleksi:
Lokasi:

Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this