Sengketa yang berhubungan dengan tanah selalu bertambah jumlahnya hingga menyebabkan banyaknya kasus tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dengan alat bukti berupa Hak Milik Adat dalam bentuk Girik C seperti pada kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dpk. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimanakah kasus posisi gugatan masing-masing tahap putusan pengadilan dan mengapa gagal upaya mempertahankan kepemilikan hak atas tanah melalui rechtsverwerking. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa kasus posisi gugatan pada masing-masing tahap putusan dimulai dari putusan pengadilan negeri sampai dengan peninjauan kembali selalu dimenangkan oleh Penggugat selaku ahli waris Husna Binti Husin dengan amar putusan bahwa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa berada pada ahli waris Husni Binti Husin. Sedangkan gagal upaya mempertahankan kepemilikan hak atas tanah melalui rechtsverwerking karena 2 (dua) alasan diantaranya, pertama, pembuktian yang diberikan oleh Penggugat sebagai ahli waris yang dapat membuktikan bahwa kepemilikan objek sengketa tersebut memang milik orang tua Penggugat sebagai ahli waris yang tidak dapat menguasai fisik objek sengketa itu karena tidak adanya itikad baik yang tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah 1997 karena dalam kasus ini yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan rechtsverwerking-nya melainkan bezitter te kwader trouw. Kedua, karena perbuatan hukum dari Tergugat 1 yang telah menerbitkan sertipikat hak atas terhadap objek sengketa dengan cara yang cacat hukum.