Dalam pelaksanaan landreform di Jawa Barat, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap atau petani selaku penerima redistribusi, salah satunya dengan mengalihkan hak milik atas tanah absentee kepada orang lain melalui akta jual beli, tanpa persetujuan Menteri Agraria, akibatnya akan menimbulkan sengketa pertanahan dikemudian hari, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pdt.G/2014/PN jo Putusan Tinggi Bandung Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2019, yang menjadi masalah adalah bagaimana keabsahan peralihan hak milik atas tanah absentee berdasarkan akta jual beli Nomor 1/Depok/1967 pada perkara ini dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pdt.G/2014/PN jo Putusan Tinggi Bandung Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 599K/Pdt/2019. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Simpulan peneliti bahwa peralihan hak milik atas tanah pertanian yang terkena ketentuan absentee ini tidak sah, sehingga akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah batal demi hukum, dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pdt.G/2014/PN jo Putusan Tinggi Bandung Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2019, tidak memberikan kepastian hukum dalam rangka menyelesaiakan kepemilikan hak atas tanahnya.