Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Melalui internet, perusahaan alaupun perorangan lebih efektif memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen di seluruh dunia. Banyak terjadi pelanggaran dalam transaksi e-commerce, oleh karena itu perlu adanya Perlindungan Hukum terhadap konsumen. Ada suatu kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Saifudin dan Muhammad sehingga permasalahan dalam tesis ini antara lain : (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-commerce?, (2) Badan usaha apa yang mengawasi Perlindungan Konsumen dalam transaksi e-commerce?, (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam kasus e-commerce serta implementasi perlindungan konsumen terhadap transaksi e-commerce di Indonesia?. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research ) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah, Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi ecommerce ini berhak atas perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen harus mengetahui hak-haknya sebagai konsumen sebagai mana hak tersebut tertuang dalam Pasal 4 UUPK. (2) Badan usaha yang mengawasi Perlindungan Konsumen di Amerika adalah Federal Trade Commission (FTC) dan di Indonesia ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK1) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) badan usaha tersebut bertugas untuk melindungi konsumen terhadap berbagai bentuk penipuan, kecurangan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya, turut serta pula dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan perlindungan. (3) Dalam penyelesaian sengketa untuk mempertahankan hak-hak konsumen diatur pada Pasal 45 UUPK, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang lugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang mempakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan. Kehadiran UUPK menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.