Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun pelaksanaan praktik kerja ini dilakukan selama dua bulan. Dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara dengan pegawai yang menangani pajak di perusahaan. Karena Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka proses perpajakannya sudah menggunakan e-SPT.

Kata kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.