Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambata n - hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analistis de ngan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang - undangan, serta didukung dengan data - data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan p erkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan - hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh ter mohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi.