Teknologi informasi berimplikasi pada perubahan sosial budaya, ekonomi, dan tatanan hukum. Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pergeseran dalam jual-beli konvensional beralih kepada jual beli online atau bahkan bisnis berbasis digital sekalipun. Yurisdiksi tidak lagi berdasarkan esensi Trias Politica versi Indonesia, namun konsekuensi platform internet yang memiliki konektivitas menjadikan yurisdiksi bersifat borderless, ketiadaan batas wilayah kedaulatan menjadi tidak sederhananya menerapkan hukum berwujud legislasi dan regulasi. Digital ekonomi berkarakter masif dan eskalatif, karena kemudahan dan kecepatan akses teknologi informasi atau media internet. Rezim digital ekonomi memerlukan equilibrium akan pemenuhan hak dan kewajiban para pelaku pasar, konsumen dan masyarakat luas melalui pendekatan legislasi, regulasi, dan swa-regulasi. Penegakan hukum tindak pidana siber tidak akan terlepas dengan yurisdiksi, terutama mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (yurisdiksi teritorial). Luas dan tersebarnya potensi locus delicti dalam tindak pidana siber akan menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi. Legislative approach sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dampak tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi teknologi informasi, merupakan alternatif solusi rezim ekonomi digital yang abai terhadap perlindungan hukum konsumen dan potensi kriminalitas internet ditengah derasnya aktifitas bisnis berbasis digital. Penelitian ini mengangkat bagaimana secara normatif permasalahan hukum positif (legal problems, legislations issues, regulations disputes) dapat mengantisipasi fenomena digitalisasi ekonomi dari segi virtual jurisdiction dan bagaimana teori hukum konvergensi digunakan untuk menyelesaikan kerentanan perlindungan data pribadi akibat ekses kebebasan digitalisasi ekonomi.