3 ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah merupakan hak asasi yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum pemilik tanah seringkali menimbulkan permasalahan, salah satunya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh PPAT Sementara, yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. Yang menjadi masalah adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 281/SDJ/IV/2013 Oleh PPAT Sementara di Desa Wanakerta Kabupaten Tangerang Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia dan Bagaimana Keabsahan Akta PPAT Sementara dan Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Nomor 281/SDJ/IV/2013 yang dibuat Oleh PPAT Sementara di Desa Wanakerta Kabupaten Tangerang yang mengandung unsur pemalsuan. Dalam penulisan Jurnal Kolaborasi ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tumpang Sugian selaku PPAT Sementara melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yang mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 281/SDJ/IV/2013 batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kesimpulan pada kasus ini dalam hal perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang mengandung unsur pemalsuan harus mempunyai tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.