Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya, keanekaragaman suku bangsa, serta agama secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Hak cipta merupakan salah satu hak yang paling luas di bidang hak kekayaan intelektual. Selain objeknya yang sangat besar, hak cipta juga melibatkan begitu banyak orang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya miliknya kepada pihak lain. Dalam kaitannya dengan Hak cipta, dikenal konsep hak ekonomi yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut. Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan lisensi tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti para pengguna komersial. Dalam tulisan ini membahas bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menghimpun royalti dalam hak cipta dan apakah pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat menjamin terpenuhi hak ekonomi pencipta. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif