Dengan terungkapnya kasus korupsi yang banyak menjerat wakil rakyat, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi kajian teoritis tentang masifnya tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dari sudut pandang konsensus sosial. Menggunakan berbagai perspektif teori (issue contingent model, theory of delinguency, dan teori fraud triangle), tulisan ini menguraikan permasalahan penggunaan jabatan dan dukungan lingkungan yang semakin menambah intensitas terjadinya suap dan gratifikasi. Permasalahan hukum terhadap perbuatan gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi juga jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pejabat/penyelenggara Negara yang berwenang. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut. Kata Kunci: korupsi bersama-sama, gratifikasi, konsensus sosial, suap.