Asuransi jiwa adalah salah satu jenis asuransi yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat karena tingkat kesadaran yang tinggi akan keselamatan dan kepentingan keluarga untuk dikemudian hari yang dapat di klaim sebagai bentuk hak dari nasabah asuransi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada proses klaim adalah penolakan yang dilakukan oleh pihak asuransi selaku pelaku usaha terhadap konsumen sebagai nasabah asuransi, seperti yang terjadi di dalam kasus Johan Solomon dengan Manulife. Dengan adanya kasus tersebut timbul pemasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah asuransi yang mengalami penolakan klaim oleh pihak asuransi serta bagaimana tanggung jawab pihak asuransi selaku pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dan bagaimanakah pengawasan pemerintah (OJK dan LPKSM/YLKI) terhadap kasus penolakan klaim oleh pihak asuransi terhadap konsumen sebagai nasabah asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga didapat simpulan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penolakan klaim ditegakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 4 huruf a, b, dan c, Pasal 7 huruf a, b, dan f, Pasal 8 butir (1) huruf f, Pasal 19, Pasal 62 UUPK, serta Pasal 28 butir (7), Pasal 31 butir (2) dan butir (3) Undang-Undang Perasuransian. Peran Pemerintah dalam pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUPK dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan perlindungan berdasarkan Pasal 4 huruf (c), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dalam melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 44 butir (3) UUPK.