Mengenai pornografi telah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun hanya Undang-Undang Pornografi yang memberikan definisi dan mengatur keseluruhan mengenai “pornografi”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan unsur delik dalam putusan perkara pidana Nomor 47/Pid/B/2021/PN Srp sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apakah penerapan sanksi yang diberikan pada putusan perkara pidana pada Nomor 47/Pid.B/2021/PN Srp sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam putusan perkara pidana nomor 47/Pid.B/2021/Pn Srp penerapan unsur delik telah sesuai dengan ketentuan hukum, Terdakwa memenuhi unsur “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sanksi yang diberikan tidak sesuai karena berdasarkan asas concursus idealis dan asas systematische specialiteit untuk mengetahui Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan. Undang-Undang Pornografi merupakan ketentuan khusus dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana pornografi, maka yang seharusnya dikenakan adalah Undang-Undang Pornografi, perbuatan Terdakwa turut serta menyiarkan pornografi diatur dan diancam dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata kunci: pornografi, unsur delik, asas concursus idealis, asas systematische specialiteit.