Di Indonesia, hampir seluruh penghasilan bisa dikenakan pajak khususnya PPh
Pasal 23. Oleh karena itu, pemahaman tentang prosedur pelaksanaan kewajiban
perpajakan sangatlah penting, mulai dari pemotongan, penyetoran sampai ke
pelaporan. Salah satu objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jasa perbaikan
kendaraan, yang mengandung maksud bahwa pajak yang dikenakan penghasilan
atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 terjadi akibat adanya transaksi antara dua
pihak, dimana pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan
memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak yang akan dikenakan
PPh dengan tarif tertentu yang berlaku dan Dasar Pengenaan Pajak tertentu pada
saat penghasilan itu diterima atau di peroleh, sehingga wajib pajak dianggap telah
melakukan pelunasan atas kewajiban pajak. PT. Genki Kirana Internusa Cibinong,
mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan kewajiban PPh
Pasal 23 atas jasa Perbaikan kendaraan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No.234/PMK.03/2014. Pada
Tugas Akhir ini penulis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban PPh
Pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan pada PT. Genki Kirana Internusa Cibinong
yang menghasilakan kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak PT. Genki
Kirana Internusa Cibinong sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa perbaikan kendaraan,
perhitungan,pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23.