Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Performance Management
System (PMS) dan Ukuran Kementerian terhadap Indikasi Terjadinya Korupsi.
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan populasi Kementerian Republik
Indonesia periode 2019 – 2021 dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa hasil
implementasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),
total aset kementerian yang telah diaudit BPK RI, dan nilai Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) terkait ketidakpatuhan terhadap undang – undang yang
terdiri dari kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Performance Management System (PMS)
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indikasi Terjadinya Korupsi di
Kementerian Republik Indonesia periode 2019 – 2021 dan disimpulkan bahwa
Kementerian Republik Indonesia sudah menjalankan pengukuran kinerja dengan
tepat, mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap evaluasi kinerja sehingga dapat
menurunkan indikasi terjadinya korupsi di kementerian. Selanjutnya, Ukuran
Kementerian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indikasi Terjadinya
Korupsi di Kementerian Republik Indonesia periode 2019 – 2021 dan disimpulkan
bahwa pada periode ini Ukuran Kementerian dikatakan besar sehingga dapat
meningkatkan indikasi terjadinya korupsi di kementerian.
Kata kunci : Perfomance Management System (PMS), Ukuran Kementerian, Korupsi,
Kementerian Republik Indonesia