Jual beli yang berawal dari hutang piutang seringkali menimbulkan suatu permasalahan,
salah satunya penggunaan kuasa untuk menjual yang bersifat mutlak dan melanggar
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga salah satu pihak mengalami
kerugian atas pembuatan surat kuasa tersebut. Yang menjadi masalah adalah Apakah akta
Nomor 20 tentang Kuasa Menjual dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt., Jo
Nomor 73/Pdt/2018/PT SMG., Jo Nomor 3306 K/Pdt/2018. Dapat dikatakan sebagai
Kuasa Mutlak menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2584K/Pdt/1986 dan Bagaimanakah
pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi tentang Akta Nomor 20 tentang Kuasa Menjual yang di
anggap sebagai Kuasa Mutlak. Landasan Teori yang digunakan yaitu Kepastian Hukum
dan Keadilan. Metode penelitian dalam penelitian tesis ini yaitu normatif, adapun sifat
penelitian ini deskriptif. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu Akta Kuasa Menjual Nomor
20 melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulan
dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa pembuatan Surat Kuasa Untuk Menjual yang
berlandaskan perjanjian hutang piutang melanggar hukum positif yang ada di Indonesia
dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Teori Keadilan
dan Kepastian Hukum dalam tujuan penegakan hukum menurut Gustav Radbruch