Pengaturan ketentuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam sistem
hukum di Indonesia sebagai Pejabat Umum diatur dengan Peraturan Pemerintah
khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2016, bukan melalui Undang-undang. Pengaturan ketentuan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dengan Peraturan Pemerintah belum memberikan kedudukan yang
kuat dari segi legalitas baik untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun untuk
para pihak. Begitu juga dengan era investasi dan industri yang semakin global serta
banyaknya masalah pertanahan sehingga kompetensi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) perlu adanya reformulasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tinjauan
yurdidis ketentuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Sistem Hukum
Pertanahan di Indonesia serta untuk mencari solusi menghadapi permasalahan tanah saat
ini yang semakin kompleks dan meningkat.
Dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan legal
research (penelitian normativ) yang mengkaji dan menganalisa ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep,
pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Sumber data bertumpu pada data
dokumen yang terhimpun pada berbagai data pada instansi Pemerintah yaitu Kantor
Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Kementerian ATR/BPN Kantor
Pertanahan, Ditjen Dikti yang kemudian dikomparasi dengan wawancara terhadap
informan. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya reformulasi ketentuan Pejabat
Pembuat Akta Tanah(PPAT) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.