Salah satu cara pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat adalah melalui
pengoperasian KRL CommuterLine. Besaran tarif transportasi harus ditentukan sesuai
dengan tingkat layanan yang diterima oleh pelanggan serta kemampuan finansial dan
keinginan mereka untuk membayar. PSO adalah kewajiban atau instrumen kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan subsidi atau kompensasi kepada
penyelenggara pelayanan publik Istilah Ability To Pay (ATP) mengacu pada kapasitas
seseorang untuk membayar biaya penuh dari layanan transportasi yang dianggap optimal
atau sesuai. Kesediaan seseorang untuk membayar layanan yang mereka terima dikenal
sebagai Willingnes To Pay (WTP). Penelitian ini didasarkan pada tentang rencana Menteri
Perhubungan untuk melakukan penyesuaian PSO (public service obligation) pada kereta rel
listrik Jabodetabek. Untuk itu diperlukan kajian terkait kemampuan dan kemauan
penumpang dalam membayar (ATP-WTP). Moda transportasi kereta api yang digunakan
oleh PT KA Commuterline Jabodetabek, yang mulai beroperasi dengan nama Kereta
Commuter Indonesia, menjadi kontributor yang cukup signifikan terhadap peningkatan
permintaan. Diperkirakan bahwa KCI akan terus meningkatkan produknya untuk
memuaskan pelanggan. Temuan studi menunjukkan nilai ATP lebih besar dari nilai WTP
dan di atas tarif dasar, yang menunjukkan bahwa tarif saat ini lebih tinggi dari nilai layanan
yang diberikan. Dengan demikian terlihat bahwa kemampuan penumpang dan kesanggupan
penumpang KA Commuterline Jabodetabek untuk membayar tarif KRL Jabodetabek
sebesar.Rp. 5.951,- s.d. Rp. 5.467. Apabila KA Commuterline Jabodetabek dilakukan
kenaikan tarif sebesar Rp. 2.000 maka pengguna KA Commuterline bersedia dan mampu
membayar tarif yang baru asalkan adanya peningkatan pelayanan yang ada di stasiun
maupun di rangkaian Commuterline. Nilai total PSO awal 1,6 Triliun Rupiah, setelah
mengalami efisiensi tarif menjadi 1,4 Triliun Rupiah jadi Pemerintah hanya membayar total
PSO 230,7 M atau sebesar atau 14% dari nilai PSO awal, penurunan yang sangat efisien.
Nilai subsidi semakin kecil artinya beban PSO Pemerintah berkurang sehingga nilai efisien
PSO dapat dialihkan untuk pengembangan yang lebih penting.