Sebagai aturan dasar atau pokok penyelenggaraan negara, tentu Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 memuat norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukanlandasan operasional agar tujuan dan cita hukum negara Indonesia dapat tercapai. Dengan katalain, norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar menjadi tiangpancang bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peran Undang-Undang Dasaryang krusial, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk Undang-Undang atau peraturanperundang-undangan untuk mengandalkan ratio legis yang terputus dari pemahaman maknaknstruksi norma hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hanya saja, dalam praktiknyakompromi politik cenderung menjadi tumpuan utama untuk menuangkan norma hukum dalamUndang-Undang Dasar di Undang-Undang. Inilah yang diyakini sebagai pembuka pintu masalahbagi miskonsepsinya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.