Kewenangan dalam pengajuan permohonan peryataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yakni menteri keuangan yang kemudian dialihkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) semakin membuat permasalahan lebih komplek terkait perlindungan hukum bagi para nasabahnya dalam hal Perusahaan asuransi mengalami gagal bayar tidak adanya kewenangan bagi nasabah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi