Detail Cantuman
Karya Ilmiah Mahasiswa
Kedudukan dan sistem pengangaran badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Undang-Undang Perlindungan konsumen memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan mengajukan gugatan di luar pradilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
Ketersediaan
Tidak ada salinan data
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
-
|
Penerbit | Program Studi Magster Hukum Universitas Pancasila: Jakata Pusat., 2019 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
-
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain