Banyaknya kasus-kasus biro perjalanan umrah yang tidak dapat melakukan kewajibannya untuk memberangkatkan calon Jemah Umrah ke tanah suci menyebabkan kerugian besar pada masyarakat, setidaknya tercatat 4 kasus biro perjalanan umrah yang mengakibatkan kerugian masyarakat senilai Rp. 3.04 triliun. Kepailitan merupakan salah satu instrument hukum yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perkara-perkara yang terjadi antara calon jemaah umrah dan biro perjalanan umrah seperti yang terjadi dengan calon jemaah umrah yang gagal diberangkatkan oleh PT. Amanah Bersama Umat (ABU) Tours, oleh karena itu, tesis ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap calon jamaah umrah dari biro perjalan umrah mellui permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaraan utang, metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil pembahasaan disimpulkan bahwa calon jamaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh PT. Amanah Bersama Umat (ABU) Tours dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga Makassar secara otomatis berstatus kreditur konkuren, status kreditur konkuren pada calon jemaah umrah secara otomatis akan berada pada posisi kreditur yang akan diselesaikan paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis. sebagai bentuk perlindungan hukum, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti pengawasan, perbaikan dalam hal aturan dari pemerintah Republik Indonesia namun hanya meminimalisir permasalahanyang akan terjadi dikemudian hari namun tidak menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi seperti yang dialami oleh calon jemaah umrah PT. Amanah bersama Umat (ABU) Tours