Angkutan umum memegang peranan penting dalam pembangunan. Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal apabila di dukung oleh berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan angkutan yang merupakan aspek strategis untuk mendukung sektor pengangkutan terkait dengan aturan (hukum)dalam penyelenggaraan angkutan. Tranportasi umum berbasis aplikasi online merupakan suatu fenomena baru dalam transportasi umum yang diinginkan. Keberadaan ojek online sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat yang lebih praktis dan murah ini ternyata belum memiliki payung hukum. Penulis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas ojek online ditinjau dari peraturan perundang-undang di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kekosongan hukum dalam menjalankan pemerintahan yang menganut negara hukum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Tulisan ini menghasilkan bahwa akhirnya Pemerintah Pusat dan daerah perlu menerbitkan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang mengayomi ojek online sebagai angkutan umum non trayek yang berizin.