Tesis ini membahas konsepsi tentang. Dewan Keamanan Nasional di Indonesia Pokok Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana konsepsi Dewan Nasional dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah UUD 1945 dan persturan hukum lainnya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsepsi pembentukan Dewan Keamanan Nasional tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia paska perubahaan UUD 1945. Terdapat beragam implikasi yang sangat prinsipil dan fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain, agenda pembentukan Dewan Keamanan Nasional tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia atau inskonstitusional. Untuk itu disarankan tidak dilanjutkan agenda pembentukan Dewan Keamanan Nasional.