Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian perekonomian Indonesia, melalui Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah berupaya meningkatkan iklim investasi, salah satunya dengan memunculkan konsep Perseroan perorangan dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh satu individu. Kehadiran Perseroan Perorangan menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pemilik perseroan perorangan terhadap pihak kreditur . Penerapan prinsip Fiduciary Duty dalam perseroan perorangan di Indonesia juga menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemilik Perseroan perorangan tidak menyalakan status hukum mereka untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Tujuan dilakukannyapenelitian ini untuk melakukan kajian secara mendalam tentang norma pengawasan terhadap Perseroan Perorangan dikaitkan dengannorma pengawasan Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban Perseroan Perorangan kepada Kreditur terkait dengan penerapan Fiduciary Duty principle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun norma yang mengatur tentang pengawasan pada perseroan perorangan, dikarnakan tidak adanya organ yang melaksanakan fungsi pengawasan seperti fungsi komisaris pada Perseroan Terbatas Pertangungjawaban terbatas pada perseroan bukanlah hal yang mutlak, melainkan dapat dikesampingkan sesuai dengan penerapan " Piercing the cor[orate veil" Pemilik Perseroan Perorangan wajib bertangung jawab penuh sampai kepada harta pribadinya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atau tidak terpenuhinya penerapan fiduciary duty principle.