Kebebasan berserikat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) ndang-Undang Dasar 1945, dan dijabarkan kedalam beberapa peraturan perundang-undang diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu jaminan atas kebebasan mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu dalam suatu perusahaan dengan syarat minimal 10 orang. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya serikat buruh/pekerja seringkali mendapatkan rintangan - rintangan atau hambatan-hambatan dari pihak pengusahadiantaranya melalui intimidasi, mutasi, dan PHK, Alasan mendasar mengapa perusahaan atau pengusaha melakukan union busting atau anti serikat pekerja/serikat buruh adalah karena mereka menganggap serikat pekerja/serikat buruh bisa berpengaruh buruk bagi bagi kelangsung bisnis, kemudian dengan di Undangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan lebih memberikan landasan hukum yang kuat bagi pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh.