Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program bagi masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang terstandar. Pelayanan kesehatan sangat
terkait dengan obat, bila tidak tersedia berdampak pada meningkatkan biaya
pelayanan kesehatan serta menurunkan kualitas hidup pasien. Puskesmas di Jakarta
seluruhnya berstatus BLUD, sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan obat,
namun kekosongan obat tetap terjadi. Tujuan penelitian yaitu menggambarkan
proses pengadaan obat puskesmas di wilayah Jakarta, permasalahan di tahapan
pengadaan dan upaya penyelesaian permasalahan. Penelitian selama 3 bulan, dari
Januari sampai Maret 2019, menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan
kuantitatif, dengan lokasi penelitian di 21 puskesmas. Data kualitatif dalam
penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil
wawancara mendalam dan FGD. Data sekunder berupa literatur, laporan, peraturan
pengadaan obat. Sampel penelitian adalah petugas yang bertanggungjawab
terhadap pengadaan, yaitu Apoteker dan Pejabat Pembuat Komitmen. Hasil
penelitian menunjukkan pada tahun 2018, sebanyak 81% Puskesmas mengalami
kegagalan e-Purchasing, hambatan terbesar disebabkan ketidak mampuan suplai
oleh penyedia, berdampak pada ketidaktersediaan obat 9%, mengurangi efisiensi
biaya 40%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan obat di
Puskesmas BLUD di Jakarta mengalami hambatan pada pelaksanaan e-Purchasing
dan belum adanya peraturan yang mengatur pengadaan obat di Puskesmas BLUD,
berdampak kepada terjadinya kekosongan obat.