ABSTRACT Pemberlakuan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governace). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola segala urusan kepemerintahan daerah, terutama dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan APBD dan Realisasinya pada Pemerintah Kota Depok. Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan studi kasus, dengan objek penelitian proses penyusunan APBD dan Realisasinya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota Depok tahun 2012. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengevaluasi terhadap tahap-tahap dalam proses penyusunan APBD beserta evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggarannya yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi langsung yang diperoleh dari pelaku penyusunan dan pelaporan anggaran melalui wawancara. Sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan yang kemudian diolah dan dievaluasi diperbandingkan dengan teori dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya/ penyimpangannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Depok pada pelaksanaan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 sudah cukup memadai dan sesuai dengan standar atau kebijakan yang berlaku, tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan penyusunan anggarannya, dan pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan tradisonal dengan metode Top Down melainkan sudah menggunakan pendekatan Kinerja dengan metode Bottom Up, serta dalam LRA menampilkan hasil yang cukup baik dimana tidak terjadi defisit anggaran dan menghasilkan peningkatan SILPA dari tahun 2011 ke 2012. Kata kunci : Good governace, Otonomi daerah, Penyusunan APBD.