ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial penanggulangan kemiskinan pada Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran belanja bansosnya. Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran pada kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membedah fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan belanja bansos penanggulangan kemiskinan program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan adalah pelaksanaan belanja bansos sudah sesuai sasaran dan tujuannya, serta berdasarkan dengan Permentan No 5 Tahun 2013 yang mengatur tentang kebijakannya. Namun dalam proses pemanfaatan dana bansosnya belum sesuai waktu pelaksanaannya, disebabkan belum siapnya CP/CL dalam memanfaatkan dana bansos yang telah disalurkan kepada mereka, sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan pengembangan usaha produktif yang dilakukan di kawasan rawan pangan. Prosedur verifikasi anggaran belanja bansos memang dijalankan sesuai dengan peraturan. Penyerapan anggaran kegiatan kawasan mandiri pangan adalah sebesar 98,165% atau terdapat sisa realisasi anggaran sebesar 1,835%. Pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi pelaporan dan kesanggupan dalam ketepatan waktu masih sering terlambat dalam penyampaiannya. Juga terdapat kendala pada tahap seleksi CP/CL nya, sehingga perlu ditingkatkan kembali agar penyaluran dana bansos penanggulangan kemiskinan dapat terealisasikan secara efektif dan efisien. Kata Kunci : Anggaran Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan