Hutang piutang seringkali menimbulkan permasalahan, salah satunya penggunaan kuasa jual bersifat mutlak pada objek tanah sebagai jaminan pelunasan hutang, sehingga pihak peminjam/debitur merasa dirugikan atas peralihan hak atas tanahnya, yang menjadi masalah adalah Bagaimana Keabsahan dan Akibat Hukum Akta Jual Beli nomor 25/2013 Jo Nomor 26/2013 yang dibuat PPAT, karena didasarkan pada kuasa mutlak untuk menyelundupi perbuatan jual beli menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban PPAT atas Akta Jual Beli nomor 25/2013 Jo Nomor 26/2013 yang dibuatnya berdasarkan pada Kuasa Mutlak. Sifat dalam penulisan tesis mendeskripsikan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data skunder dan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder tersier serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa AJB yang dibuat oleh PPAT berdasarkan kuasa mutlak tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum dan dapat batal demi hukum karena terdapat unsur penyelundupan hukum. Kesimpulan pada kasus ini Putusan MA telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 ayat 1 huruf d dan Yurisprudensi MA Nomor 2584K/Pdt/1986, yang pada dasarnya ketiga peraturan tersebut melarang penggunaan kuasa mutlak dalam jual beli dan pendaftaran tanah.